JAKARTA - Upaya pemerintah memperbaiki tata kelola bantuan sosial terus bergerak menuju pendekatan berbasis teknologi.
Pada 2026, proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, tetapi diperluas secara signifikan ke berbagai daerah di Indonesia.
Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam memastikan penyaluran bansos berjalan lebih transparan, akuntabel, serta tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Perluasan proyek percontohan ini mencakup 41 kabupaten dan kota yang tersebar di 25 provinsi. Menariknya, sekitar 78 persen dari wilayah tersebut berada di luar Pulau Jawa.
Kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial agar dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.
Perluasan Pilot Project Fokus Di Luar Jawa
Pemerintah menilai bahwa keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem di tingkat pusat, tetapi juga pada kesiapan daerah.
Oleh karena itu, mayoritas lokasi perluasan pilot project berada di luar Jawa untuk menguji kesiapan operasional di wilayah dengan karakteristik yang beragam.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos dirancang berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem ini bertujuan memastikan ketepatan sasaran penerima sekaligus menjaga keamanan data dan privasi masyarakat.
“Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, serta kesiapan operasional di daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 3 Februari 2026. Menurutnya, perluasan ini menjadi fase penting sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Sinergi Lintas Kementerian Dan Lembaga
Luhut menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam pelaksanaan perluasan pilot project.
Ia menyoroti peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memimpin persiapan dan pelaksanaan di 41 kabupaten dan kota tersebut.
Selain itu, koordinasi juga melibatkan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik. Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan memastikan keselarasan data dan kebijakan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidaksesuaian dalam penetapan penerima bantuan.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap proses digitalisasi bansos dapat berjalan lebih terintegrasi. Sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai alat penyaluran, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan terkini.
Penyederhanaan Tata Kelola Bantuan Sosial
Dari sisi tata kelola, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa transformasi digital juga berdampak pada penyederhanaan proses bisnis pengajuan bantuan sosial. Sebelumnya, mekanisme pengajuan bansos melalui tujuh tahapan yang dinilai rumit dan memakan waktu.
Kini, proses tersebut disederhanakan menjadi tiga langkah utama, yakni pendaftaran, validasi dan verifikasi, serta penyaluran bantuan. “Penyederhanaan ini membuat layanan lebih sederhana dan memudahkan masyarakat penerima bantuan,” kata Rini.
Ia menjelaskan bahwa perluasan pilot project merupakan bagian dari strategi manajemen perubahan agar transformasi penyelenggaraan bansos berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Dengan skala uji coba yang lebih luas, pemerintah dapat mengevaluasi sistem secara menyeluruh sebelum diterapkan secara nasional.
“Piloting ini bertujuan menekan risiko inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan,” ujar Rini.
Menurutnya, akurasi penetapan penerima menjadi faktor krusial agar bansos benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Digitalisasi Bansos Untuk Tekan Kemiskinan
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Huluk menilai digitalisasi bantuan sosial memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar konsisten menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama pemerintah pusat.
Ribka menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diperkaya dengan data administrasi akan menjadi rujukan utama dalam seleksi penerima bantuan sosial. Integrasi data ini diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan penyaluran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bansos.
“Sistem yang sudah kami bangun, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sangat aman dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Menurut Ribka, kesiapan infrastruktur data di daerah menjadi faktor penting agar digitalisasi bansos dapat berjalan optimal. Ketika pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama dan bergerak searah dengan kebijakan pusat, maka transformasi digital tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi juga instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan diperluasnya pilot project digitalisasi bansos ke berbagai wilayah di luar Jawa, pemerintah berharap sistem ini dapat menjadi fondasi kuat bagi penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan di masa mendatang.