JAKARTA - Upaya efisiensi anggaran di DKI Jakarta menjadi perhatian publik, terutama dalam sektor transportasi umum yang digunakan jutaan warga setiap hari.
Pemerintah Provinsi DKI diharapkan mampu menyeimbangkan antara penghematan keuangan daerah dan keberlanjutan pelayanan publik yang berkualitas. Langkah ini perlu dijalankan secara hati-hati agar efisiensi tidak berujung pada penurunan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi umum.
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Ade Suherman, menekankan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh berdampak negatif pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, warga Jakarta telah banyak mengandalkan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT untuk aktivitas harian.
Oleh sebab itu, prinsip pelayanan publik tetap harus dijaga meski pemerintah melakukan penyesuaian anggaran.
“Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” ujar Ade di Jakarta.
TransJakarta Jadi Contoh Efisiensi Tanpa Kurangi Layanan
TransJakarta menjadi salah satu contoh sukses penerapan efisiensi tanpa mengganggu layanan publik. Pada 2023, subsidi Public Service Obligation (PSO) sempat dipangkas sebesar Rp336 miliar dari usulan awal Rp3,9 triliun
Meski ada pemangkasan, operasional TransJakarta tetap berjalan normal tanpa mengurangi rute maupun pelayanan kepada penumpang. Bahkan, pada 2024 PT TransJakarta berhasil menurunkan rasio subsidi per pelanggan menjadi Rp9.831 per penumpang.
Peningkatan kinerja ini disertai dengan bertambahnya jumlah armada hingga mencapai 4.388 unit yang melayani 235 rute di seluruh wilayah Jakarta. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi dapat dilakukan bersamaan dengan peningkatan mutu pelayanan transportasi publik.
Selain itu, pendapatan non-tiket atau non-farebox juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp218,4 miliar. Angka ini naik 3,5 kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya, menunjukkan inovasi dan diversifikasi sumber pendapatan yang berhasil dilakukan.
Langkah tersebut turut memperkuat keuangan perusahaan tanpa harus menaikkan tarif layanan kepada masyarakat. Ade menilai pencapaian ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran
Menurutnya, TransJakarta telah membuktikan bahwa efisiensi bisa dijalankan dengan tetap menjaga kualitas layanan. “TransJakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” jelasnya.
DPRD Dorong Keseimbangan Anggaran dan Pelayanan Publik
Berdasarkan laporan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta, aset TransJakarta pada 2024 mencapai Rp7,66 triliun dengan liabilitas Rp2,80 triliun dan ekuitas Rp4,86 triliun.
Total pendapatan usaha di periode yang sama tercatat sebesar Rp4,47 triliun, memperlihatkan kinerja yang cukup sehat di tengah efisiensi. Ade menegaskan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peningkatan layanan publik.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif menggunakan transportasi umum sebagai bentuk dukungan terhadap subsidi yang diberikan pemerintah. Dengan semakin banyak warga beralih ke transportasi publik, maka subsidi akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
“Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ade. Ia menambahkan, DPRD DKI akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemprov agar kualitas layanan tidak menurun.
Dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD DKI Jakarta berkomitmen menjaga stabilitas antara penghematan dan keberlanjutan layanan publik. Langkah-langkah efisiensi tetap perlu dilakukan, namun harus disertai inovasi agar tidak membebani masyarakat.
Keterlibatan semua pihak, termasuk operator transportasi, diharapkan mampu menjaga Jakarta tetap unggul dalam sistem transportasi perkotaan.
Pemprov DKI Fokus pada Efisiensi Tanpa Naikkan Tarif
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji subsidi transportasi umum. Kajian ini dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Meski demikian, Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI belum tentu menaikkan tarif transportasi umum. “Yang jelas, tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan, ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi warga. Kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tidak hanya menghemat pengeluaran daerah, tetapi juga mendorong pengelolaan yang lebih efektif.
Pemprov DKI berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan langkah ini, Jakarta diharapkan dapat tetap menjadi kota yang efisien namun tetap memberikan pelayanan publik yang prima.
Dukungan dari DPRD, operator transportasi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ini. Jika efisiensi dijalankan secara tepat, transportasi publik Jakarta akan terus berkembang menjadi sistem yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan.
Keberhasilan menjaga layanan publik di tengah penghematan anggaran menjadi bukti komitmen Jakarta menuju tata kelola transportasi yang berkelanjutan.