JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Agustus 2025, realisasi penyaluran anggaran untuk FLPP mencapai Rp18,77 triliun, dengan output setara 163.831 unit rumah subsidi.
Capaian ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam paparan APBN Kita, Senin (22 September 3035). Menurutnya, pemerintah melihat sektor perumahan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
“Output perumahan dari FLPP tersebut mencapai 163.831 unit rumah senilai Rp20,32 triliun. Hal ini sejalan dengan perumahan sebagai salah satu program prioritas pemerintah tahun ini,” kata Thomas.
Alokasi Anggaran Perumahan Tahun 2025
Pemerintah melalui APBN 2025 telah menetapkan alokasi anggaran Rp35,2 triliun khusus untuk sektor perumahan. Dana tersebut diarahkan untuk mencapai target pembangunan 350.000 unit rumah sepanjang tahun.
Thomas menegaskan bahwa alokasi ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap perumahan rakyat. Sebab, selain menjawab kebutuhan dasar, pembangunan rumah juga berperan ganda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan industri turunan seperti material bangunan, furnitur, hingga logistik.
“Penyaluran tertinggi berada di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Timur,” jelasnya.
Distribusi ini menunjukkan adanya konsentrasi kebutuhan perumahan di wilayah padat penduduk seperti Jawa, sekaligus pemerataan ke kawasan lain yang tengah tumbuh cepat.
FLPP sebagai Instrumen Pembiayaan Rakyat
Program FLPP sejatinya merupakan instrumen pembiayaan yang dirancang pemerintah untuk membantu MBR memiliki rumah dengan skema bunga rendah dan tenor panjang. Lewat subsidi ini, masyarakat dapat memperoleh cicilan yang jauh lebih terjangkau dibandingkan skema pembiayaan komersial.
Pemerintah berharap, melalui FLPP, semakin banyak keluarga muda dan pekerja sektor formal maupun informal bisa mengakses kepemilikan rumah pertama mereka. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas persoalan backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia.
Dampak Ekonomi dari Program Perumahan
Selain aspek sosial, realisasi FLPP juga memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Dengan 163.831 unit rumah yang sudah terbangun hingga Agustus, terjadi peningkatan aktivitas di sektor konstruksi. Rantai pasok industri bahan bangunan pun ikut bergerak, dari produsen semen, baja ringan, hingga cat dan keramik.
Efek ganda ini juga menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga konstruksi, tukang, hingga pekerja informal yang terlibat dalam pembangunan perumahan rakyat. Dengan demikian, anggaran yang dikucurkan melalui FLPP tidak hanya menyentuh aspek kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih luas.
Prioritas Pemerintah di Sektor Perumahan
Komitmen pemerintah membangun 350.000 unit rumah pada 2025 menjadi salah satu prioritas dalam kerangka pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pentingnya mengatasi persoalan backlog perumahan agar generasi muda tidak kesulitan memiliki tempat tinggal.
Pemerintah melihat bahwa keberhasilan program perumahan membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari lembaga keuangan, pengembang perumahan, hingga pemerintah daerah yang menyediakan lahan dan perizinan.
Melalui dukungan anggaran APBN dan penyaluran FLPP, pemerintah ingin memastikan bahwa akses terhadap rumah layak bukan lagi sekadar impian, tetapi kenyataan yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
Peta Sebaran Penyaluran FLPP
Data yang dipaparkan Wamenkeu menunjukkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran rumah subsidi tertinggi. Hal ini wajar, mengingat provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan kebutuhan perumahan yang terus meningkat.
Setelah Jawa Barat, penyaluran terbesar berturut-turut berada di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Timur. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa program FLPP juga menjangkau kawasan Indonesia Timur, meski secara kuantitas masih lebih rendah dibandingkan pulau Jawa.
Pemerintah berencana terus memperluas cakupan penyaluran agar daerah lain yang memiliki backlog tinggi juga mendapat prioritas.
Sinergi APBN dan Program Prioritas
APBN 2025 secara khusus diarahkan untuk mendukung program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, salah satunya di sektor perumahan. Dengan pencairan Rp18,77 triliun hingga Agustus, realisasi FLPP menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga komitmen anggaran.
Ke depan, pemerintah menyiapkan strategi agar penyaluran FLPP lebih merata, cepat, dan tepat sasaran. Hal ini mencakup perbaikan sistem data penerima, percepatan proses akad kredit, hingga penguatan kolaborasi dengan perbankan penyalur.
Tantangan dan Prospek ke Depan
Meski angka pencairan hingga Agustus cukup tinggi, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai target 350.000 unit rumah tahun ini. Beberapa hambatan yang perlu diantisipasi antara lain ketersediaan lahan, kecepatan pembangunan oleh pengembang, serta daya serap masyarakat terhadap program FLPP.
Namun, dengan dukungan APBN yang cukup besar dan koordinasi lintas kementerian, peluang untuk mencapai target tetap terbuka lebar. Pemerintah optimistis, kombinasi antara kebijakan subsidi bunga, dukungan bank penyalur, serta kebutuhan besar masyarakat akan rumah, dapat menjadi motor penggerak pencapaian target tersebut.
Pencairan Rp18,77 triliun untuk FLPP hingga Agustus 2025 membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan program perumahan rakyat. Dengan output lebih dari 163 ribu unit rumah, program ini bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar MBR, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian.
Melalui dukungan APBN Rp35,2 triliun dan target 350.000 unit rumah tahun ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan solusi nyata bagi persoalan backlog perumahan. Seperti disampaikan Wamenkeu Thomas Djiwandono, sektor perumahan memang menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
