JAKARTA - Wacana perubahan sistem seleksi pimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penentuan posisi pimpinan militer tidak boleh lagi berpatokan pada senioritas semata.
Prabowo meminta agar setiap pemimpin TNI yang terpilih adalah sosok yang benar-benar kompeten, profesional, dan memiliki keteladanan dalam menjalankan tugasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu 5 Oktober 2025.
Di hadapan ribuan prajurit, ia menegaskan perlunya pembaruan organisasi dan pola kepemimpinan agar TNI mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden. Ia menilai pendekatan yang menitikberatkan pada kemampuan dan integritas jauh lebih relevan untuk menjawab tantangan pertahanan nasional saat ini.
Legislator: Pemimpin TNI Harus Mengedepankan Kapasitas dan Keteladanan
Menurut Oleh Soleh, kebijakan yang menitikberatkan pada kapasitas dan kapabilitas seorang perwira akan memperkuat kualitas kepemimpinan di tubuh TNI. Ia menilai, Presiden Prabowo memiliki pandangan yang tepat dengan lebih mengutamakan kemampuan ketimbang urutan senioritas.
“Nah, terkait soal rotasi-mutasi tentang kepemimpinan, saya rasa Pak Presiden lebih mendahulukan soal kapasitas-kapabilitas, kemampuan terutama, dan lebih-lebih dari sisi keteladanan,” ujar Oleh.
Ia menambahkan, DPR memahami bahwa perubahan paradigma ini bisa saja menimbulkan dinamika di internal TNI. Namun, bila prosesnya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan prestasi, maka semangat profesionalisme justru akan meningkat.
“Kami memaknai bahwa jika senioritas sudah tidak lagi dijadikan tolok ukur, maka yang mumpuni dari sisi kapasitas, kapabilitas, dan keteladanan tentu bisa dipahami sesuai dengan keinginan Pak Presiden,” lanjutnya.
Transparansi Jadi Kunci Hindari Kecemburuan di Tubuh TNI
Meski mendukung kebijakan baru ini, Oleh menekankan bahwa transparansi dalam seleksi pimpinan TNI harus dijaga agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara perwira.
“Akan tetapi, catatan dari kami bahwa betul-betul seleksi senior yang memiliki kapasitas tetap harus didahulukan kalau memenuhi kualifikasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika memang terdapat perwira yang lebih muda namun memiliki kemampuan unggul dan integritas tinggi, tidak ada salahnya diberi kesempatan memimpin—asalkan seluruh proses dilakukan secara terbuka.
“Yang penting secara terbuka dan transparan untuk menghilangkan keirian bagi yang lain, rasa-rasanya sah-sah saja,” tambah Oleh.
Prabowo Minta TNI Lakukan Reformasi Organisasi
Dalam pidatonya saat HUT ke-80 TNI, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pembaharuan organisasi di tubuh militer. Ia meminta jajaran TNI untuk terus mengevaluasi sistem yang sudah tidak relevan dengan tantangan masa kini.
“Saya perintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu, organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa,” tegas Prabowo dari atas mimbar di Monas.
Prabowo juga menekankan agar TNI tidak tertinggal dari kemajuan teknologi global, terutama dalam bidang siber dan kecerdasan buatan (AI).
“Ikuti perkembangan teknologi, siber, teknologi kecerdasan. Sekarang ini artificial intelligence, ikuti, jangan ketinggalan,” ujarnya.
Kepemimpinan TNI Harus Berdasarkan Profesionalisme dan Teladan
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa setiap pemimpin TNI harus menjadi teladan bagi prajuritnya. Ia mengutip filosofi kepemimpinan Jawa ing ngarso sung tulodho, yang berarti pemimpin harus memberi contoh dari depan.
“Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus ing ngarso sung tulodho, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat bagi pemimpin yang tidak kompeten, tidak profesional, atau tidak mengerti tugasnya,” tegas Prabowo.
Untuk memperkuat sistem kepemimpinan ini, ia menginstruksikan Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan agar melakukan penilaian objektif terhadap calon pemimpin satuan tanpa terikat pada urutan senioritas.
“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam melaksanakan seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian, dan cinta Tanah Air,” kata Prabowo.
Reformasi Kepemimpinan Diharapkan Dongkrak Kinerja dan Moral Prajurit
Kebijakan yang menekankan pada kompetensi dan keteladanan ini dipandang sebagai langkah maju menuju profesionalisme TNI yang modern.
Dengan sistem seleksi yang lebih terbuka dan berbasis kemampuan, diharapkan muncul pemimpin-pemimpin muda yang visioner, adaptif, dan siap menghadapi tantangan teknologi pertahanan masa depan.
Oleh Soleh menilai, perubahan ini akan berdampak positif jika dijalankan dengan prinsip keadilan dan meritokrasi. Ia berharap, proses seleksi yang transparan dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam menerapkan sistem promosi berbasis kinerja.
“Pemilihan pemimpin TNI tentu harus dilakukan secara transparan, agar tidak ada rasa iri satu sama lain,” ujarnya.
Penutup: Transformasi Kepemimpinan TNI untuk Era Baru Pertahanan
Kebijakan Presiden Prabowo dan dukungan DPR menjadi sinyal kuat bahwa TNI sedang bergerak menuju era baru dalam sistem kepemimpinan dan organisasi. Penekanan pada kompetensi, profesionalisme, dan integritas diharapkan dapat memperkuat daya saing TNI di tengah perkembangan global yang serba cepat.
Dengan reformasi ini, TNI bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penguasaan teknologi pertahanan modern.
Langkah berani menempatkan kemampuan di atas senioritas menandai perubahan paradigma besar dalam sejarah militer Indonesia—sebuah langkah menuju TNI yang lebih adaptif, tangguh, dan berorientasi pada masa depan.
