JAKARTA - Awal tahun 2026 menjadi momen yang cukup mengejutkan bagi sebagian masyarakat ketika mendapati status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tiba-tiba berubah menjadi nonaktif.
Kondisi ini banyak dialami oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang selama ini bergantung pada program tersebut untuk mengakses layanan kesehatan. Meski demikian, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena masih tersedia mekanisme pengaktifan ulang bagi peserta yang memenuhi ketentuan.
Penonaktifan kepesertaan PBI bukanlah kebijakan sepihak BPJS Kesehatan, melainkan merupakan bagian dari pembaruan data yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Proses ini bertujuan memastikan bantuan iuran benar-benar tepat sasaran, tanpa mengurangi kuota penerima bantuan yang telah ditetapkan.
Penonaktifan PBI Bagian dari Pembaruan Data Nasional
BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI dilakukan atas instruksi Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyampaikan bahwa kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial yang mengatur pembaruan data secara berkala.
Dalam proses tersebut, pemerintah mengganti sebagian peserta lama dengan peserta baru yang dinilai lebih berhak menerima bantuan. Langkah ini dilakukan tanpa mengurangi jumlah kuota penerima PBI, sehingga secara keseluruhan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan sesuai rencana.
Meski status kepesertaan sebagian peserta menjadi nonaktif, BPJS Kesehatan memastikan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan, melainkan untuk menyesuaikan data dengan kondisi sosial ekonomi terkini.
Peserta Nonaktif Masih Punya Kesempatan Aktif Kembali
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa peserta PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan pada awal 2026 masih memiliki peluang untuk kembali menjadi peserta aktif. Kesempatan tersebut diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa penonaktifan bukan bersifat final. Pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan agar dapat kembali memperoleh perlindungan melalui BPJS Kesehatan.
Tiga Kriteria Pengaktifan Ulang Kepesertaan
Rizzky menjelaskan bahwa terdapat tiga kriteria utama yang harus dipenuhi oleh peserta PBI agar status kepesertaan JKN dapat diaktifkan kembali. Pertama, peserta tersebut harus tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran yang dinonaktifkan pada Januari 2026.
Kedua, peserta harus masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh instansi terkait. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa bantuan iuran benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
Ketiga, pengaktifan ulang juga berlaku bagi peserta yang memiliki penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Ketentuan ini dibuat agar masyarakat dengan kebutuhan layanan kesehatan mendesak tetap dapat mengakses pelayanan tanpa hambatan administratif.
Proses Pengajuan Melalui Dinas Sosial Setempat
Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, peserta PBI yang terdampak perlu mengajukan permohonan melalui Dinas Sosial setempat. Peserta diwajibkan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan sebagai salah satu dokumen pendukung.
Dinas Sosial kemudian akan mengusulkan data peserta ke Kementerian Sosial untuk dilakukan proses verifikasi lanjutan. Jika peserta dinyatakan memenuhi syarat, data tersebut akan diteruskan kepada BPJS Kesehatan untuk pengaktifan kembali status kepesertaan JKN.
“Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.
Proses ini diharapkan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran agar peserta yang membutuhkan layanan kesehatan tidak mengalami kendala berkepanjangan.
Imbauan Cek Status Kepesertaan Sejak Dini
BPJS Kesehatan mengimbau seluruh peserta PBI untuk segera melakukan pengecekan status kepesertaan. Langkah ini penting agar peserta yang terdampak penonaktifan dapat segera mengajukan pengaktifan ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengecekan status kepesertaan dapat dilakukan melalui berbagai kanal layanan resmi, antara lain WhatsApp Pelayanan Administrasi PANDAWA di nomor 08118165165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat.
“Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” ujar Rizzky.
Dengan memahami prosedur dan memeriksa status kepesertaan sejak dini, masyarakat diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal meski terjadi pembaruan data kepesertaan di awal tahun 2026.